Pondok Pesantren Walisongo Lampura Diduga Melanggar UU.No.18 th 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Spread the love
140 Dilihat Dan Dibaca

LAMPUNG UTARA || TRABASS.NET — Menyikapi dan menindaklanjuti terkait pembuangan limbah sampah dari Pondok Pesantren Wali Songo yang berada di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Menurut Praktisi Hukum Suryanto,SH. MH., Kebersihan merupakan salah satu dari segi kualitas hidup yang perlu dilakukan dan dijaga dalam kehidupan manusia. “Karena lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat kita perlukan, merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa.” Kata Suryanto, Jum’at 19/3/ 2021.

Suryanto menjelaskan terkait dengan kebersihan lingkungan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan lingkungan sosial. Mengenai limbah sampah pondok wali songo yang saat ini sudah meresahkan masyarakat yang terdampak dari limbah sampah pondok pesantren tersebut. Tentunya saya sangat menyayangkan sedangkan sesuai dalam fatwa MUI No.47 Tahun 2014 telah memberi ketentuan bahwa membuang sampah sembarangan demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain hukumnya haram.

Selanjutnya masyarakat juga harus memahami seberapa jauh tugas kita untuk menjaga kebersihan, dan sangat jelas peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah di sebutkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah.

Tertuang pada Pasal 40 setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak, memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Tanggap Suryanto.

Dengan adanya pengakuan kesaksian dari masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang terdampak dari limbah sampah dengan berbagai jenis”Berasal dari Pondok Pesantren sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat, tentunya sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Lampung Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH jangan berdiam diri.” Sebut Suryanto.

Mengingat hal dan kewajiban tugas dan fungsi Pemerintahan di atur dengan Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kebijakan tersebut di atas sabagaimana di sebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lampung Utara Pada BAB III Pasal 4 Tugas Dan Wewenang. Saya sangat berharap kepada pihak -pihak yang berwenang untuk dapat mengambil sikap yang tegas dan bila benar terbukti”Telah ada warga yang di rugikan selaku masyarakat.

Maka saya meminta Aparat Penegak Hukum wilayah Hukum Polres Lampung Utara, untuk menindaklanjuti terkait dengan kerasahan masyarakat adanya limbah sampah pondok pesantren yang sudah mengakibatkan Kesehatan terganggu / Pencemaran Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan di masyarakat, Agar dapat di berikan sanksi tegas kepada pihak Pondok Pesantren.” Tukasnya. Kembali berita ini di terbitkan pihak Pondok Pesantren belum dapat di konfirmasi.” (Hendrik)

Print Friendly, PDF & Email

Author: trabass.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *