Pembangunan DD 2020 Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara Diduga Banyak Masalah

Spread the love
207 Dilihat Dan Dibaca

Trabass.Net | Lampung Utara – Kurangnya kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang di kerjakan di desa negara batin, kecamatan sungkay utara Kabupaten lampung utara, sehingga banyak pembangunan dikerjakan asal jadi, Selasa (22/09/20).

Team media trabass.net dan tribun tipikor, menyoroti banyaknya pekerjaan pembangunan di desa negara batin yang di bawah kepemimpinan kepala desa Resty yang mana pembangunan yang ada di desa negara batin, tanpa memasang plang nama/papan informasi pembangunan, siring pasang, pembangunan, sumur bor, dan pembangunan jalan lapen, sama sekali tanpa plang/papan informasi,yang terlepas dalam pengawasan instansi yang terkait maupun dari masyrakat setempat.

Dalam hal tersebut masyarakat bisa mengontrol langsung apabila apabila papan proyek pekerjaan pembangunan desa yang mengunakan dana desa (DD) dari pemerintah pusat.”, Ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan nama nya.

Menurutnya hal ini bisa membuat keleluasaan oknum kepala desa, berupaya “bermain-main” dalam pelaksanaan pembangunan.

“Masyarakat negara batin, berharap pejabat yang paham mengenai proyek saja tidak bisa mengawasi pelaksanaan kegiatan, lantaran proyek tidak memasang plang atau papan informasi paket pekerjaan, apalagi impormasi publik harus jelas, agar proyek pembangunan yang ada di desa negara batin tidak di kata kan proyek siluman tampa bertuan, sehingga pekerjaan tersebut asal jadi aja.

Pemasangan plang papan proyek diharuskan ka­rena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah.

Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang dikerjakan.

Senada dikatakan “tokoh masyrakat yang enggan di sebut nama nya,” saya,selaku Masyarakat desa negara batin, proyek yang tidak menggunakan plang nama atau papan informasi, patut dicurigai dan diduga bermasalah.” Ucap beliau

“Tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.tambahnya.

“Dengan adanya plang papan informasi, setidaknya pemerintah desa, juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ditambah lagi pembangunan jalan lapen yang lokasinya tepat di dekat kantor desa negara batin,yang telah selesai di kerjakan baru hitungan bulan jalan lapen tersebut telah di tumbuhi rumput dan di duga sangat bermasalah.

“Kami berharap kepada pihak dinas terkait agar menegur pihak pemerintah desa khususnya kepala desa, yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (S.O.P) dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah kabupaten Lampung Utara,khusus nya di desa negara batin,Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi tegas terhadap oknum kepala desa negara batin, Rabu ( 23/09/2020 ).

Hendrik

Print Friendly, PDF & Email

Author: trabass.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *